Evaluasi yang dilakukan oleh JPPI menemukan adanya tiga masalah mendasar terkait pelaksanaan program MBG yang harus segera diperbaiki. Masalah ini menjadi penghalang bagi program gizi yang seharusnya menjamin kesejahteraan gizi anak-anak di Indonesia.
Pertama, terdapat faktor buruk terkait pemahaman gizi dan pangan yang ada di masyarakat. Selain itu, ada juga penyeragaman menu tanpa mengindahkan sumber daya pangan yang ada secara lokal, yang berpotensi merugikan keberagaman yang seharusnya ada.
Banjir informasi yang tidak tepat tentang nutrisi sangat mempengaruhi pola makan masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada anak-anak, yang menjadi subjek dari program gizi yang dijalankan tanpa dasar yang kuat.
Masalah Pemahaman Gizi yang Sedang Dihadapi Masyarakat
Pemahaman masyarakat tentang gizi dan pangan sangat penting untuk keberhasilan program MBG. Sayangnya, isu ini sering kali terabaikan, dan berakibat fatal dalam pelaksanaan program.
Salah satu contoh adalah penerapan menu seharusnya kaya akan variasi dan nutrisi berdasarkan kebutuhan anak-anak. Tetapi, yang terjadi justru penyeragaman yang tidak mempertimbangkan ketersediaan pangan lokal.
Pemerintah seharusnya lebih fokus pada Diversifikasi Pangan Lokal untuk mendukung pemasaran produk lokal. Hal ini tidak hanya akan memberikan gizi yang lebih baik tetapi juga membantu perekonomian masyarakat.
Struktur Kepemimpinan yang Salah Kaprah dalam Pengelolaan Gizi
Struktur manajemen dalam Badan Gizi Nasional (BGN) patut dicermati lebih jauh. Pengawasan dan pengelolaan program gizi, seperti MBG, haruslah dipegang oleh ahli gizi dan tenaga kesehatan, bukan oleh purnawirawan militer.
Kepemimpinan yang tidak sesuai bidang ini berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak berbasis penelitian. Akibatnya, pelaksanaan program jadi tidak efektif dan tidak memenuhi harapan masyarakat.
Kualitas pengelolaan program gizi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman para pengambil keputusan. Dengan demikian, penting untuk melibatkan ahli yang berkompeten dalam setiap langkah dalam pengelolaan gizi.
Peran Sekolah dan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Gizi
Peran sekolah seharusnya sangat vital dalam program MBG. Namun, saat ini sekolah hanya dianggap sebagai objek program tanpa melibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Lebih lanjut, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan juga menjadi popok adanya eksklusi bagi sekolah dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam pengelolaan dan perencanaan adalah suatu keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Tanpa melibatkan sekolah dan masyarakat, maka program gizi ini akan sulit dicapai tujuannya. Anak-anak seharusnya diperlakukan sebagai aset berharga, bukannya sekadar statistik dalam konsep kebijakan.
